Penggabungan dan Pendampingan Jemaah Haji
Informasi persyaratan dan unduh blangko permohonan serta SPTJM untuk pengajuan pendamping lansia, penggabungan keluarga, dan pendamping disabilitas.
Pilih jenis layanan
PERSYARATAN PENGAJUAN
Pendamping Jemaah Penyandang Disabilitas
Pengajuan pendamping bagi jemaah haji reguler penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan.
Ketentuan utama
- Kondisi disabilitas fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik didukung surat keterangan dokter.
- Jemaah penyandang disabilitas dan pendamping memenuhi ketentuan pendaftaran haji sebelum 10 April 2022.
- Pendamping memiliki hubungan suami/istri, anak kandung,saudara kandung, atau Menantu sesuai ketentuan juknis.
- Pendamping berusia paling rendah 16 tahun pada 9 April 2027.
- Kedua pihak terdaftar sebagai peserta aktif JKN dan memenuhi istithaah kesehatan.
- Kedua pihak memenuhi ketentuan riwayat ibadah haji sesuai KMHU 103 Tahun 2026.
Daftar berkas yang disiapkan
- Surat keterangan dokter mengenai kondisi disabilitas
- Bukti setoran awal Bipih kedua pihak
- KTP dan bukti hubungan keluarga berupa KK/akta kelahiran/buku nikah sesuai ketentuan
- Bukti JKN aktif kedua pihak
- Bukti istithaah kesehatan kedua pihak
- Surat permohonan dan SPTJM disabilitas
Daftar ini adalah panduan persiapan. Petugas dapat meminta dokumen asli dan berkas pendukung sesuai verifikasi juknis.
Unduh formulir PDF
Pilih dokumen sesuai pihak yang mengajukan. Cetak, isi, dan tandatangani sesuai petunjuk pada blangko.
Alur pengajuan
Pahami ketentuan
Pilih layanan dan baca persyaratannya.
Unduh formulir
Cetak dan lengkapi surat permohonan serta SPTJM.
Siapkan dokumen
Lengkapi bukti hubungan keluarga, pendaftaran, kesehatan, dan dokumen lain.
Verifikasi petugas
Serahkan berkas sesuai arahan kantor untuk proses verifikasi dan pengajuan melalui SISKOHAT.
Dasar hukum
Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Jemaah Haji Reguler dan Pembimbing KBIHU serta Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M.
Lihat KMHU 103 Tahun 2026 ↗dan Peraturann Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibdah Haji Reguler
Lihat PMHU Nomor 6 Tahun 2026 ↗Informasi batas entri mengacu surat Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor S-102/PL/2026 tanggal 9 November 2026. Apabila ada perbedaan redaksi antara blangko dan juknis, ketentuan juknis dan arahan resmi petugas menjadi rujukan.
