Penggabungan dan Pendampingan Jemaah Haji
Informasi persyaratan dan unduh blangko permohonan serta SPTJM untuk pengajuan pendamping lansia, penggabungan keluarga, dan pendamping disabilitas.
Pilih jenis layanan
PERSYARATAN PENGAJUAN
Penggabungan Mahram atau Keluarga
Permohonan bagi jemaah haji reguler yang terpisah dengan mahram atau keluarga sesuai ketentuan.
Ketentuan utama
- Jemaah yang akan digabung telah melunasi Bipih tahap pertama.
- Pihak yang mengajukan penggabungan memenuhi ketentuan masa pendaftaran paling singkat 5 tahun sebagaimana diatur dalam KMHU 103 Tahun 2026; tanggal acuannya perlu diverifikasi petugas sebelum pengajuan.
- Hubungan keluarga yang dapat diajukan: suami/istri, anak kandung, orang tua kandung, atau saudara kandung.
- Pemohon berusia paling rendah 16 tahun pada 9 April 2027.
- Pemohon peserta aktif JKN dan memenuhi istithaah kesehatan.
- Pemohon belum pernah berhaji atau telah melewati masa tunggu minimal 18 tahun sejak haji terakhir sesuai juknis.
Daftar berkas yang disiapkan
- Bukti pelunasan Bipih jemaah yang akan digabung
- Bukti setoran awal Bipih pemohon penggabungan
- KTP kedua jemaah
- KK, akta kelahiran, dan/atau buku nikah sebagai bukti hubungan keluarga (legalisasi bila dipersyaratkan)
- Bukti kepesertaan JKN aktif
- Bukti istithaah kesehatan
- Surat permohonan dan SPTJM penggabungan
Daftar ini adalah panduan persiapan. Petugas dapat meminta dokumen asli dan berkas pendukung sesuai verifikasi juknis.
Unduh formulir PDF
Pilih dokumen sesuai pihak yang mengajukan. Cetak, isi, dan tandatangani sesuai petunjuk pada blangko.
Alur pengajuan
Pahami ketentuan
Pilih layanan dan baca persyaratannya.
Unduh formulir
Cetak dan lengkapi surat permohonan serta SPTJM.
Siapkan dokumen
Lengkapi bukti hubungan keluarga, pendaftaran, kesehatan, dan dokumen lain.
Verifikasi petugas
Serahkan berkas sesuai arahan kantor untuk proses verifikasi dan pengajuan melalui SISKOHAT.
Dasar hukum
Keputusan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Jemaah Haji Reguler dan Pembimbing KBIHU serta Pelaksanaan Pembayaran Pelunasan Bipih Reguler Tahun 1448 H/2027 M.
Lihat KMHU 103 Tahun 2026 ↗dan Peraturann Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibdah Haji Reguler
Lihat PMHU Nomor 6 Tahun 2026 ↗Informasi batas entri mengacu surat Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor S-102/PL/2026 tanggal 9 November 2026. Apabila ada perbedaan redaksi antara blangko dan juknis, ketentuan juknis dan arahan resmi petugas menjadi rujukan.
